Crowd Control Memudahkan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa

Di era informasi teknologi, keterlibatan publik dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah mutlak diperlukan. Melalui sistem yang mempermudah crowd control, masyarakat diajak turut serta dalam mengawasi dan terlibat pengadaan barang/jasa pemerintah secara konsisten.  Selain itu, pelaku usaha diharapkan dapat membangun standar integritas bisnis yang baik agar peluang terjadinya korupsi dapat diminimalisir dari segala aspek.

Demikian sebagian kesimpulan yang disampaikan dalam sesi diskusi “Membangun Integritas dan Antikorupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa”  di, Kamis (17/11) di Jakarta. Sesi diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian forum acara Intenational Business Integrity Conference  (IBIC) 2016 yang diselenggarakan oleh KPK selama dua hari, yaitu 16-17 November dengan mengundang berbagai pihak.

Hadir sebagai narasumber adalah Kepala LKPP Agus Prabowo, Fungsional Penelitian Dan Pengembangan KPK Aida Ratna Zulaidah, Senior Operations Officer World Bank  Anna  Pinto Hebert dan Ketua Umum Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan Indonesia Sugihadi.

Agus menyebutkan, LKPP menciptakan sistem pengadaan barang/jasa dengan mengadopsi teknologi informasi. Melalui perangkat IT, proses pengadaan barang/jasa pemerintah akan dengan mudah terpantau oleh publik. Selain itu, masyarakat dapat secara aktif mengawasi melalui perangkat teknologi karena sudah terbiasa mengakses internet.

Fenomena itu disebutnya sebagai era crowd control. Ia menganalogikan hilangnya ensiklopedia yang berganti dengan artikel di Wikipedia yang berbasis web dan gotong royong. Publik adalah pembaca sekaligus penulis naskah. Apabila ada yang perlu dikoreksi dan diperbarui, masyarakat dapat melakukannya sendiri. Mereka juga saling mengkoreksi apabila ada kesalahan dalam penulisan.

Dalam hal pengadaan barang/jasa, LKPP menciptakan sistem pengadaan secara elektronik melalui e-tendering dan e-purchasing atau belanja secara langsung melalui e-katalog. Masyarakat dapat melihat barang yang dijual di katalog.

“Kita rasanya memang harus masuk ke era crowd control. Datanya sudah terbuka. Data lelang LPSE sudah dimanfaatkan oleh ICW dengan membuat opentender.net. SiRUP juga terbuka. Di e-katalog harga, spesifikasi dan identitas penyedia terbuka,” paparnya.

Ia juga mengatakan, kecenderungan ke depan, lelang akan dikurangi dan akan berpindah ke e-purchasing. Hal itu sudah terlihat sejak tahun lalu. Jumlah lelang mulai stagnan, nilai transaksinya juga tidak banyak bergerak. “Lelang sedikit demi sedikit akan ditinggalkan, kecuali memang untuk barang/jasa yang tidak tersedia di pasar. Misalkan jembatan dan jalan raya.” Lanjutnya.

Saat ini, kewenangan membangun e-katalog masih di LKPP, namun dalam waktu dekat akan didelegasikan ke kementerian dan daerah. Untuk ituLKPP memperkenalkan Katalog Daerah dan Katalog Sektoral.

Membangun integritas para vendor

Isu lain yang menjadi perhatian adalah integritas di sektor swasta. Agar pengadaan barang/jasa pemerintah bebas dari kepentingan, penyedia barang/jasa pemerintah dianjurkan untuk mengembangkan sistem integritas di lingkungan masing-masing.

Anne menegaskan, integritas merupakan aspek vital dalam menjaga bisnis yang bersih. Pihaknya mendorong para penyedia agar mulai memikirkan standar integritas yang baik.

“Kita tidak dapat hanya mengandalkan semua itu dari pemerintah saja. Penyedia juga harus bekerja dan membantu pemerintah. Saya juga mendorong publik untuk berpartisipasi lebih banyak dalam hal ini. Terutama dalam mekanisme crowd control.” Katanya.

Hal senada juga disampaikan Aida. Untuk mengurangi dan mencegah korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, integritas dari penyelenggara, yaitu pemerinta, legislatif dan sektor swasta menjadi bagian yang paling penting.  Selain itu, diperlukan sistem dan pengawasan yang dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Ia menambahkan, rekomendasi pencegahan korupsi dari KPK terkait dua hal yaitu segi strategis dan teknis. Hal itu meliputi integrasi sistem perencanaan dan penganggaran. RKAAKL harus terintegrasi dengan SiRUP, adanya audit pra, proses dan paska pengadaan. Selain itu, diperlukan adanya perluasan e-katalog termasuk penguatan database harga, spesifikasi serta optimalisasi SIKaP, LPSE dan whistleblowing system. (fan)

© Copyright LKPP 2012

Dikelola oleh Tim Pengelola Website LKPP

Kompleks Rasuna Epicentrum

Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940

Tel: (021) 299 12 450, Fax: (021) 299 12 451